Padang — Gubernur Sumatera Barat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Kepala Daerah se-Sumatera Barat serta Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Jumat (30/1/2026). Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, ke Sumatera Barat beberapa waktu sebelumnya. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana, guna memulihkan kembali aksesibilitas wilayah dan menggerakkan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa penanganan infrastruktur pascabencana membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah kunci agar usulan pembangunan kita tepat sasaran dan segera dieksekusi,” ujar Gubernur.

Kegiatan Menteri PU Selama di Sumatera Barat

Selama kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, Menteri Pekerjaan Umum melaksanakan sejumlah kegiatan strategis di lapangan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana, antara lain:

• Meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun di Kota Padang untuk memastikan layanan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana tetap berjalan dengan baik.

• Melakukan dialog dan monitoring pembangunan Jembatan Aramco di Kabupaten Agam yang tengah dikebut pengerjaannya sebagai akses vital masyarakat.

• Meninjau progres peningkatan ruas jalan Payakumbuh–Sitangkai, guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Peninjauan ini dilakukan bersama Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

• Memberikan arahan percepatan pengerjaan sumur bor untuk tempat ibadah, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjelang bulan suci Ramadan.

• Mendorong pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) di lokasi-lokasi terdampak bencana dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga pemulihan infrastruktur berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi lokal.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari respon nasional Pemerintah Pusat terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Barat, yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

Peran Gubernur dan Keterkaitan dengan Rakor

Dalam konteks tersebut, Gubernur Sumatera Barat berperan sebagai penghubung utama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Melalui Rakor ini, Gubernur menghimpun dan memetakan usulan prioritas dari kabupaten dan kota, menyelaraskannya dengan kebijakan nasional, serta mengoordinasikan dukungan dari Anggota DPR RI asal Sumatera Barat untuk pengawalan program di tingkat pusat.

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memastikan hasil peninjauan lapangan Menteri PU dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Rakor tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mempercepat realisasi pemulihan infrastruktur pascabencana.

Melalui peran aktif Gubernur dalam memimpin Rakor dan memperkuat komunikasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.