PADANG

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat, responsif, dan profesional. Hal ini dinilai mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat yang digelar di ruang rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (27/1/2026).

“Alhamdulillah, hari ini Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan hasil kajian pengaduan masyarakat, dan hasilnya sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa pendampingan dan supervisi yang dilakukan Ombudsman bertujuan mendukung penguatan pengelolaan pengaduan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Ia menilai beberapa OPD telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memiliki unit pengaduan dan mampu mengelola pengaduan masyarakat baik secara daring maupun layanan tatap muka.

Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan harapan agar ke depan semakin banyak OPD yang memiliki unit pengaduan mandiri, yang dibentuk dengan pendampingan langsung dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dalam proses pembentukannya. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik,” tambahnya.

Gubernur Mahyeldi juga menegaskan bahwa meskipun Sumatera Barat saat ini berada dalam suasana duka akibat bencana hidrometeorologi, roda pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ombudsman RI Perwakilan Sumbar: Langkah Nyata Kedekatan Pelayanan Publik

Dalam beberapa kegiatan yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumbar sepanjang 2025, lembaga ini terus memperkuat akses pengaduan masyarakat. Misalnya, program Ombudsman On The Spot yang dilaksanakan di Kecamatan Bayang dan Kecamatan Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada September 2025, bertujuan mendekatkan layanan Ombudsman kepada masyarakat secara langsung untuk menerima laporan, keluhan, dan masukan terkait pelayanan publik.

Selain itu, lembaga Ombudsman juga aktif menyoroti dan memberikan rekomendasi terhadap pelayanan publik di tingkat pemerintah kota. Pada November 2025, Ombudsman Sumbar menyerahkan laporan hasil analisis pelayanan publik kepada Pemerintah Kota Padang terkait beberapa isu maladministrasi dalam pelayanan publik.

Tantangan dan Tren Pengaduan Masyarakat di Indonesia

Data nasional menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman terus meningkat. Sepanjang tahun 2024, Ombudsman RI mencatat total lebih dari 10.846 aduan masyarakat, meningkat sekitar 28 persen dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan partisipasi aktif warga dalam mengawal pelayanan publik.

Jenis aduan masyarakat beragam, mulai dari bidang agraria, kepegawaian, pendidikan, perhubungan, hingga hak sipil. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu pelayanan publik yang perlu ditanggapi secara responsif dan profesional oleh instansi terkait.

----

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sinergi yang kuat antara Pemprov Sumbar dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menjadi motor penggerak peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik di daerah.