KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT — Pemerintah bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara resmi memulai groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana di Sumatera Barat. Kegiatan ini dipusatkan di Jorong Munggu Tanah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, pada Kamis, 15 Januari 2026 sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan sektor pertanian pascagempa dan hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Rehabilitasi ini digelar secara serentak di beberapa provinsi terdampak, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman, melalui sambungan daring dengan titik utama kegiatan di Kabupaten Solok.

Pulihkan 6.451 Hektare Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang terdampak di Provinsi Sumatera Barat mencapai 6.451 hektare akibat bencana hidrometeorologi, termasuk sawah yang sempat terendam dan mengalami kerusakan.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa rehabilitasi sawah pascabencana merupakan tanggung jawab negara untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional dan pendapatan petani.

“Pemulihan harus dilakukan cepat dan tepat agar lahan kembali produktif dan para petani dapat kembali beraktivitas serta mendapatkan pendapatan,” ujar Mentan Amran.

Skema Padat Karya: Petani Dilibatkan dan Dibayar

Salah satu pendekatan utama dalam rehabilitasi ini adalah skema padat karya. Petani yang lahannya terdampak langsung dilibatkan dalam proses rehabilitasi sawah mereka sendiri; mereka bekerja di lahannya dan mendapatkan upah harian dari pemerintah pusat.

Pendekatan padat karya ini tidak hanya mempercepat pemulihan lahan, tetapi juga menjaga pendapatan harian petani selama masa pemulihan, sehingga membantu stabilitas ekonomi keluarga petani pascabencana.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Program ini didukung penuh oleh Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Turut hadir dalam kegiatan groundbreaking antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Solok dan OPD terkait.

Sekda Sumbar Arry Yuswandi menegaskan bahwa rehabilitasi tidak hanya soal memperbaiki tanah pertanian, tetapi juga tentang memulihkan kehidupan petani dan roda perekonomian desa yang sempat terguncang akibat bencana. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respons cepat dalam membantu Sumatera Barat pulih dari dampak bencana.

Langkah Konkret: Bantuan Sarana Produksi

Selain rehabilitasi fisik lahan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian, termasuk benih unggul, pupuk, fungisida, alat mesin pertanian, hingga bantuan biaya olah lahan yang diserahkan secara simbolis kepada para petani terdampak.

Program rehabilitasi lahan sawah pascabencana ini diharapkan selesai pada Minggu kedua Februari 2026, dengan fase awal fokus pada lahan rusak ringan dan sedang sebelum kemudian menyasar lahan yang rusak berat.