PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan mulai memasuki tahap pemulihan pascabencana. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pada masa pemulihan ini, pemerintah daerah akan memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat. “Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” ujar Mahyeldi dalam Forum Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).

Fokus Pemulihan

Pemprov Sumbar menetapkan sejumlah prioritas dalam masa pemulihan:

• Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terdampak.

• Layanan kesehatan darurat serta pemulihan akses pendidikan.

• Hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

• Persiapan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh pada awal 2026.

Forum Evaluasi

FGD yang dipimpin Gubernur Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy turut dihadiri Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Forum ini juga diikuti secara daring oleh bupati dan walikota daerah terdampak, menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap jalannya penanganan bencana.

Konteks Nasional

Menurut laporan BNPB, sejumlah kabupaten di Sumbar masih melanjutkan status tanggap darurat di tingkat daerah sesuai kondisi lapangan. Namun, di tingkat provinsi, fokus kini bergeser ke pemulihan agar masyarakat segera mendapatkan layanan dasar dan kepastian rehabilitasi.

Makna Strategis

• Pendataan cepat dan akurat menjadi kunci agar bantuan dan program rekonstruksi tepat sasaran.

• Kolaborasi lintas lembaga memperkuat koordinasi antara Pemprov, BNPB, dan pemerintah daerah.

• Tahap pemulihan menjadi fondasi penting sebelum masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.

Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan layanan dasar yang layak. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Ranah Minang.