Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, bersama rombongan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Selasa (9/12/2025). Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bentuk perhatian intensif Pemerintah Pusat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar akhir November lalu. 

Menteri Hanif secara khusus menyampaikan dukacita dan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga Sumatera Barat. “Atas bencana yang menimpa Sumbar, kami menyampaikan duka yang mendalam. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan,” ujar Menteri dalam sambutannya yang dikutip dari keterangan resmi pemerintah. 

Kunjungan kerja Menteri LHK selain untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak juga bertujuan mengevaluasi strategi pemulihan lingkungan pascabencana, terutama yang berkaitan dengan daya dukung ekosistem dan praktek pengelolaan lahan di daerah rawan longsor serta banjir. 

Tekankan Evaluasi Daya Dukung Lingkungan

Dalam agenda lapangan, Menteri Hanif mengungkapkan bahwa kerusakan yang memperparah bencana sebagian besar disebabkan oleh faktor alam sekaligus perlu evaluasi mendalam terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan-kawasan rawan bencana. “Bukit-bukit tersebut adalah zona perlindungan vital yang harus dipertahankan fungsinya agar dampak bencana tidak semakin besar dan masif,” jelasnya saat melakukan peninjauan di kawasan kritis pegunungan Bukit Barisan. 

Kolaborasi dengan Pakar dan Akademisi

Tidak hanya sekedar kunjungan, Kementerian LHK menggandeng sejumlah pakar dari kampus ternama seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membantu mengevaluasi dan merancang strategi pemulihan berbasis data ilmiah. Tim ini diturunkan langsung ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menilai penyebab dan dampak banjir serta longsor secara komprehensif. 

Upaya Pengawasan dan Tindakan Lingkungan

Sejalan dengan fokus Menteri Hanif terhadap pemulihan lingkungan, Kementerian LHK juga mengambil tindakan tegas dengan menyegel sementara sejumlah lokasi tambang di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan karena beberapa lokasi diduga beroperasi tanpa pemulihan lingkungan yang memadai, sehingga berpotensi memperparah kondisi hidrologi pascabencana. “Kepatuhan lingkungan bukan sekadar formalitas, ini soal keselamatan publik dan daya dukung wilayah,” tegas Menteri. 

Dukungan Daerah dan Solidaritas Antarprovinsi

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa bantuan teknis serta evaluasi strategis dari Kementerian LHK sangat berarti untuk mempercepat pemulihan kondisi pascabanjir dan longsor yang telah merusak infrastruktur dan ekosistem. 

Solidaritas juga datang dari provinsi tetangga. Gubernur Bengkulu menyerahkan bantuan sosial senilai Rp1 miliar sebagai bentuk dukungan atas upaya pemulihan yang tengah berlangsung di Sumbar. Bantuan tersebut diserahkan langsung di Padang pada 11 Desember 2025. 

Latar Belakang Bencana

Bencana hidrometeorologi yang menghantam Sumatra akhir-akhir ini telah berdampak luas, menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur parah di tiga provinsi utama, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut laporan media internasional, area tersebut kini membutuhkan dana pemulihan puluhan triliun rupiah, sementara evakuasi dan rehabilitasi masih berlangsung. 

Capaian kunjungan Menteri LHK ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat strategi rehabilitasi lingkungan, sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah, akademisi, serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.