Jakarta, 29 Juli 2025 —
Dalam upaya memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim SAKIP melaksanakan audiensi strategis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 29 Juli 2025 di Jakarta.

Delegasi Pemprov Sumbar dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. Arry Yuswandi, M.Si, dan diterima oleh Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 sekaligus mendapatkan arahan strategis guna penguatan pelaksanaan SAKIP ke depan.

Dalam paparannya, Sekda Arry Yuswandi menekankan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Beberapa langkah perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain:

• Penyempurnaan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

• Pengembangan aplikasi digital bernama SAKINAH (Sistem Akuntabilitas KINerja pemerintAH) sebagai instrumen integratif untuk pemantauan kinerja;

• Pemberian apresiasi kepada perangkat daerah yang meraih predikat “Sangat Memuaskan” dalam evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan kinerja, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang berfokus pada hasil (result oriented).

Menanggapi hal tersebut, Deputi Prof. Erwan Agus Purwanto menyampaikan apresiasi atas progres signifikan yang ditunjukkan oleh Pemprov Sumbar. Ia menyambut baik penguatan sistem dan inovasi digital yang mulai diterapkan secara terstruktur.

Lebih lanjut, Deputi menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan akan menjadi fokus utama dalam evaluasi SAKIP tahun 2025. Ia menyoroti pentingnya integrasi perencanaan lintas sektor untuk menjawab tantangan perekonomian masyarakat yang masih terdampak kondisi global dan pascapandemi.

Sebagai bentuk penguatan perencanaan berbasis data, Prof. Erwan juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai alat bantu dalam menyusun perencanaan program yang lebih presisi dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sumbar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, serta sebagai bukti nyata komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan.