Pemprov Sumbar Gelar Rekonsiliasi Data APBD Melalui Aplikasi Simbangda Based Evidence
Admin Biro Umum 28 Juli 2025 15:00:00 WIB 36 kali dibaca
BUKITTINGGI — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE). Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 28 hingga 31 Juli 2025, di Kota Bukittinggi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemutakhiran data yang dibutuhkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program-program pembangunan di Sumatera Barat secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.
Aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) merupakan sistem digital yang merekam secara menyeluruh realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di seluruh daerah di Sumatera Barat. Sistem ini terintegrasi langsung dengan Dashboard Pembangunan Sumbar, sebuah platform terbuka yang memungkinkan publik untuk turut serta memantau perkembangan pembangunan di provinsi ini.
“Kolaborasi antar-OPD dan konsistensi pembaruan data dalam aplikasi SBE sangat penting untuk memastikan administrasi pembangunan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan dari Biro Administrasi Pembangunan.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan mengikuti kegiatan ini. Proses rekonsiliasi mencakup pembaruan data anggaran, pencocokan program dan kegiatan, serta verifikasi progres pelaksanaan pembangunan berdasarkan data lapangan dan laporan pelaksanaan.
Dengan pendekatan berbasis data dan sistem yang terbuka, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antar-perangkat daerah semakin solid dan data pembangunan yang ditampilkan kepada publik benar-benar merepresentasikan kondisi aktual di lapangan.