Padang — Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M., menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Istana Gubernur Sumatera Barat, pada hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan perkembangan pemulihan daerah sekaligus membahas dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Paparan Progres dan Tantangan di Lapangan

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Barat memaparkan progres pemulihan infrastruktur, mulai dari perbaikan hunian warga, fasilitas umum, hingga sarana pendukung layanan dasar. Selain capaian yang telah diraih, Gubernur juga menyampaikan berbagai kendala di lapangan, seperti kondisi geografis, cuaca ekstrem, serta keterbatasan anggaran yang memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat.

Menurut Gubernur, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

“Kehadiran Komisi II DPR RI menjadi suntikan semangat bagi kami di daerah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali memperoleh hunian dan fasilitas publik yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Gubernur Sumatera Barat.

Penguatan Sinergi Daerah dan Pusat

Kunjungan kerja spesifik ini juga menjadi sarana penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Komisi II DPR RI dalam memastikan program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Dukungan kebijakan dan penganggaran dari tingkat pusat dinilai sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan proses rehab-rekon.

Komisi II DPR RI menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan serta pengalokasian anggaran di tingkat nasional.

Komitmen Pemprov Sumbar untuk Pemulihan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.