PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satunya melalui kerja sama dengan JEMARI (Jejaring Kerja Pengembang Partisipasi Indonesia) Sakato yang selama ini aktif mendampingi masyarakat nagari dalam penguatan ketangguhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta layanan kesehatan reproduksi, khususnya dalam situasi darurat.

Kolaborasi tersebut dinilai strategis, mengingat Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi rawan bencana di Indonesia, baik gempa bumi, tsunami, banjir, maupun dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan gangguan terhadap ketahanan pangan. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi karena kondisi geografisnya sebagai daerah kepulauan yang berada di zona subduksi megathrust.

Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M., menegaskan bahwa penguatan kapasitas daerah, terutama wilayah kepulauan, menjadi kunci dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.

“Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan dukungan dan upaya penguatan kapasitas daerah, khususnya wilayah kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana,” ujar H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Multi Pihak Penguatan Ketangguhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Adaptif Iklim di Kepulauan Mentawai yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach Padang, Jumat (5/2/2026).

Lebih lanjut, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M. menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor pariwisata bahari hingga perikanan tangkap, budidaya, serta industri pengolahan hasil laut. Potensi tersebut, jika dikelola secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim, dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa di balik besarnya potensi tersebut, Mentawai menghadapi tantangan serius berupa tingginya risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi mata pencaharian masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, serta ketahanan pangan.

“Adanya forum ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, JEMARI Sakato selama ini dikenal aktif mendorong perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat nagari, termasuk pengintegrasian isu pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta perlindungan kelompok rentan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah dalam membangun ketangguhan wilayah berbasis komunitas.

Melalui workshop multi pihak ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah ancaman bencana dan perubahan iklim global.