Gubernur Sumatera Barat Terima Kunjungan Komisi V DPR RI dan Wamen PUPR untuk Percepat Rehab Rekon Pascabencana
Admin Biro Umum 10 Desember 2025 15:45:00 WIB 91 kali dibacaPadang, 10 Desember 2025 — Gubernur Sumatera Barat hari ini menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), serta jajaran Satuan Kerja (Satker) PUPR di Rumah Dinas Gubernur, Padang. Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada percepatan tanggap darurat serta perencanaan komprehensif rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat.
Kunjungan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk mendorong proses pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi di daerah terdampak bencana, serta memastikan bantuan dan program terpadu dapat cepat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
Komitmen Pemerintah Pusat dan DPR untuk Pemulihan Sumatera Barat
Dalam pertemuan tersebut, Komisi V DPR RI menegaskan dukungannya terhadap rencana percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumatera Barat. Legislator dari Komisi V menyoroti pentingnya penyelesaian cepat penanganan kerusakan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lain yang kritis dalam mendukung mobilitas dan pemulihan masyarakat.
Salah satu Wakil Ketua Komisi V DPR RI juga menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur, terutama jalan nasional dan jembatan yang putus akibat banjir dan longsor, harus menjadi prioritas utama agar akses distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya segera pulih. Pernyataan ini sejalan dengan dorongan anggota DPR RI yang sebelumnya meminta percepatan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi dampak lanjutan dari bencana di Sumatra.
Peran Kementerian PUPR dalam Rehabilitasi Infrastruktur
Wakil Menteri PUPR dalam pertemuan itu menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan dilakukan Kementerian PUPR, termasuk peningkatan kapasitas tim tanggap darurat hingga pemetaan kerusakan infrastruktur secara detail bersama pemerintah daerah. Pendekatan ini dimaksudkan agar proses rehab rekon bisa direncanakan secara komprehensif, mencakup prioritas perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas umum maupun jaringan transportasi vital.
Pihak PUPR juga menyampaikan data awal bahwa sejumlah jembatan dan ruas jalan strategis mengalami kerusakan signifikan akibat banjir dan longsor, sehingga perlu ditangani segera agar tidak menghambat pemulihan di berbagai sektor.
Sinergi Pusat–Daerah: Kunci Pemulihan yang Cepat
Gubernur Sumatera Barat menyambut baik dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi kunci untuk memastikan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan efektif. Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar untuk menyediakan data lengkap mengenai lokasi dan tingkat kerusakan sebagai dasar perencanaan rehab rekon.
Selain itu, Gubernur mendorong agar rehabilitasi tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, pemulihan layanan sosial, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana di masa depan.
Kondisi Terbaru Sumatera Barat Pascabencana
Sejumlah laporan menunjukkan bahwa banjir dan longsor di Sumatera Barat telah mengakibatkan ribuan rumah rusak, akses jalan terputus, serta puluhan ribu warga terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan melaporkan prioritas bantuan untuk para korban bencana di Sumatra Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah pusat menargetkan bahwa fase tanggap darurat akan diselesaikan menjelang akhir Desember 2025, dengan upaya perbaikan awal fasilitas dasar dan infrastruktur vital dipercepat. Sedangkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan berjalan secara bertahap pada tahun berikutnya, agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal.
Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komisi V DPR RI, dan Kementerian PUPR memperkuat komitmen sinergi pusat-daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dukungan legislatif dan teknis ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak banjir dan longsor dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
