Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar, yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Usulan ini disampaikan mengingat Sumbar saat ini sedang melakukan penanggulangan dan pemulihan besar-besaran pascabencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

Alokasi Dana Diharapkan Perkuat Penanganan dan Pemulihan

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa pengembalian anggaran TKD sangat diperlukan untuk memperkuat langkah daerah dalam penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Menurutnya, kerusakan akibat bencana tersebar di banyak daerah dan membutuhkan dukungan anggaran yang substansial.

Data kerusakan yang dihimpun Pemprov Sumbar mencatat:

• 1.018 rumah rusak berat,

• 1.787 rumah rusak sedang,

• 317 unit rumah hilang,

• 94 jembatan rusak,

• serta banyaknya ruas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional yang ikut terdampak.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” tegasnya.

Pemulihan Jangka Panjang Difokuskan pada Ekonomi dan Infrastruktur

Selain penanganan darurat, Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak bencana. Upaya ini ditujukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap dan kondisi daerah kembali stabil.