Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M. melakukan pertemuan dan berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, S.T., M.Sc., Ph.D. untuk membahas dinamika fiskal daerah, khususnya terkait dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan kesejahteraan ASN tidak terganggu, meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal akibat penyesuaian kebijakan transfer dari pusat.

“Sebagai kepala daerah, kami berkewajiban menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan menjaga kesejahteraan ASN. Untuk itu, kami mendorong adanya langkah strategis dari pemerintah pusat agar dapat mengambil alih pembayaran gaji ASN, sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus pada upaya penguatan ekonomi, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa isu ini bukan semata mengenai beban keuangan daerah, namun merupakan bentuk kolaborasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi yang baik diharapkan mampu memperkuat stabilitas fiskal nasional dan menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.

Melalui dialog yang konstruktif tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan komitmen untuk terus mendukung kebijakan fiskal nasional yang berpihak kepada daerah dan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat tercapai.