Padang, 4 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui Dinas Sosial, aksi penertiban terhadap anak jalanan (anjal) dan gelandangan-pengemis (gepeng) dilaksanakan serentak di beberapa titik rawan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Namun, berbeda dari pendekatan lama, langkah ini dilakukan secara humanis, berorientasi pada penanganan jangka panjang yang bermartabat.

Sebanyak 45 orang berhasil dijaring dari empat lokasi utama: Lubuk Begalung, Kuranji, Koto Tangah, dan kawasan Fly Over Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mereka kemudian dibawa ke Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti untuk proses pendataan dan assesmen lanjutan oleh tim gabungan lintas lembaga.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar aksi sesaat, tetapi bagian dari strategi holistik Pemprov dalam menyelesaikan persoalan anjal dan gepeng secara mendasar.

“Hari ini kami melakukan penjaringan di empat titik. Sekitar 45 orang telah terjaring dan sedang dalam proses assesmen. Kita tanya kebutuhan mereka, riwayatnya, lalu kita siapkan rute bantuannya. Apakah masuk panti, pelatihan kerja, atau kembali sekolah,” terang Syaifullah.

Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Barat, yang secara tegas menyatakan bahwa penanganan masalah sosial harus dilakukan dengan hati, bukan semata-mata pendekatan hukum atau administratif. Gubernur menekankan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang termarjinalkan, berhak mendapatkan peluang hidup yang lebih layak dan bermartabat.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah humanis ini. Pemerintah tidak boleh memalingkan wajah dari realitas sosial. Kita harus hadir, mendengar, dan menjadi solusi. Ini bukan tentang menertibkan, ini tentang memanusiakan,” tegas Gubernur dalam pernyataan resminya.

Senada dengan itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI di Padang, Muryadi, menegaskan pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif.

“Anak-anak mestinya berada di sekolah, bukan hidup di jalan. Kita perlu dengar apa yang mereka alami dan cari solusinya bersama. Melalui assesmen ini, kita memotret keluhan dan kebutuhan mereka agar bisa dibantu secara nyata. Harapan kami, Sumbar segera bersih dari masalah ini,” ujarnya.

Pemprov Sumbar percaya bahwa penanganan anjal dan gepeng bukan sekadar soal menertibkan ruang publik, tetapi mengembalikan harapan, martabat, dan masa depan mereka yang selama ini terpinggirkan.

Dengan pendekatan lintas sektor dan berorientasi pada pemulihan sosial, Sumbar berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan manusiawi, sejalan dengan visi mewujudkan provinsi yang inklusif dan berkeadilan sosial.