Padang, 30 Juni 2025 — Di tengah meningkatnya tekanan ekologis yang melanda Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir, Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil langkah progresif dengan menggandeng mitra internasional untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau berbasis kearifan lokal. Inisiatif ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Kebijakan Ekonomi Hijau dan Sirkular yang digelar di Aula Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (30/06).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menjadikan nagari sebagai pusat perubahan. Menurutnya, nagari bukan hanya wilayah administratif, melainkan pusat tumbuhnya nilai, budaya, dan identitas masyarakat Minangkabau.

“Kalau kita ingin membangun Sumatera Barat yang berkelanjutan, maka kita harus mulai dari nagari. Karena di sanalah nilai hidup, kebiasaan, dan budaya lokal bertumbuh. Nagari adalah fondasi untuk membangun ekonomi hijau yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga berakar kuat pada identitas kita,” ujar Mahyeldi.

Namun, Gubernur juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi lingkungan di Sumbar. Ia menuturkan bahwa dalam dua dekade terakhir, daerah ini mengalami penurunan drastis tutupan hutan. Lahan-lahan yang dulu hijau dan menjadi penyerap karbon kini banyak beralih fungsi menjadi permukiman, perkebunan, hingga tambang ilegal.

“Sumatera menghadapi tekanan serius dari sisi ekologi. Tutupan hutan kita mengalami penurunan drastis. Bahkan, malam tadi saya dikirimi video oleh masyarakat Solok Selatan yang menunjukkan pembukaan tambang tanpa izin. Ini nyata, bukan isu yang bisa kita abaikan,” ujarnya tegas.

Mahyeldi menambahkan bahwa Pemprov telah berdiskusi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, untuk mendorong skema legalisasi melalui izin pertambangan rakyat. Tujuannya adalah menata ulang aktivitas pertambangan agar tidak merusak lingkungan, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Sebenarnya hari ini kami dijadwalkan bersama Menteri ESDM ke Solok Selatan, namun tertunda. Meski begitu, kemarin sudah kami bahas langkah konkret agar wilayah pertambangan rakyat bisa diatur secara legal dan berkelanjutan,” tambah Mahyeldi.

Sejalan dengan itu, Sumbar juga telah menetapkan arah strategis dalam RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, dengan visi menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan berbasis kearifan lokal. Berbagai program inovatif seperti Nagari Creative Hub, perhutanan sosial, serta penguatan ekonomi sirkular berbasis komunitas akan menjadi pilar penting dalam perwujudan visi tersebut.

Komitmen Sumbar mendapat dukungan dari komunitas internasional. Perwakilan Kedutaan Besar Denmark, Erika Torres Liquin, menegaskan bahwa pendekatan yang diambil Sumbar sangat sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dijunjung tinggi oleh negaranya.

“Green circular economy bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kami percaya kolaborasi seperti ini akan membawa manfaat besar bagi masa depan kedua negara,” ujar Erika melalui penerjemah.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi global bisa berjalan efektif jika dimulai dari akar lokal. Dengan memperkuat peran nagari sebagai aktor utama dalam pembangunan hijau, Sumatera Barat menunjukkan bahwa solusi masa depan bisa tumbuh dari budaya, kearifan, dan semangat gotong royong yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Minangkabau.