PADANG, SUMATERA BARAT 

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meresmikan penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sektor peternakan, Senin (19/1/2026). Peresmian dilaksanakan di UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Tiga UPTD yang kini berstatus BLUD tersebut adalah UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, UPTD Ternak Unggas, dan UPTD Balai Pembibitan Ternak & Semen Beku (BPTSB) Tuah Sakato. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam reformasi birokrasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan publik yang lebih profesional, mandiri, dan inovatif.

Reformasi Birokrasi untuk Layanan Publik Modern

Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi, dari yang selama ini bersifat kaku menjadi lebih melayani dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, status BLUD memberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sehingga masing-masing UPTD dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa fleksibilitas ini harus dibarengi dengan kinerja yang konkret dan akuntabel.

“Alhamdulillah… BLUD Provinsi Sumbar merupakan yang pertama di Indonesia yang memiliki peralatan lengkap,” ujar Mahyeldi menyambut penerapan BLUD yang dinilainya berpotensi mendorong pelayanan publik di sektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi lebih profesional.

Gubernur juga menginstruksikan agar UPTD Rumah Sakit Hewan (RSH) menjadi ikon layanan publik modern dan digital. Sistem pendaftaran serta rekam medis berbasis aplikasi akan diterapkan untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi sekaligus kemampuan RSH dalam mengelola pendapatan secara mandiri.

Fokus pada Hilirisasi dan Kemandirian Produksi

Untuk UPTD Ternak Unggas, Mahyeldi meminta fokus pada hilirisasi dan inovasi produk. Ia berharap UPTD ini tidak hanya sebagai penyedia bibit unggas semata, melainkan juga mengembangkan produk pakan berkualitas dengan harga kompetitif, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna memperbesar skala produksi. Targetnya adalah menjaga ketersediaan protein hewani di Sumbar dengan harga stabil bagi masyarakat.

Langkah Pemerintah Daerah dalam Konteks Lebih Luas

Peresmian BLUD tiga UPTD ini menjadi salah satu bagian dari strategi Pemprov Sumbar untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang sempat melanda berbagai wilayah di provinsi ini akhir 2025 lalu. Pemerintah pusat bahkan memutuskan tidak memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumbar pada 2026, sebuah kebijakan yang diapresiasi Mahyeldi karena akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan pendanaan program pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, Pemprov Sumbar juga aktif menjalankan sejumlah inisiatif lain — seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar Tahun 2026 naik 6,3 persen menjadi sekitar Rp3,18 juta untuk menjaga daya beli pekerja lokal serta dukungan ekonomi terhadap UMKM yang terdampak bencana melalui pelayanan terpadu Klinik UMKM di Padang.

 

Perubahan status UPTD menjadi BLUD ini diharapkan dapat menjadi penopang signifikan PAD Sumbar sekaligus mendorong layanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan standar profesional dan pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen layanan, langkah ini diprediksi memberi dampak positif pada pembangunan sektor peternakan serta kualitas layanan kesehatan hewan di ranah Minang.