PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemaparan resmi pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, S.T.

Dalam paparan yang disampaikan, Wagub Vasko menekankan bahwa transparansi bukan hanya urusan menyajikan data kepada publik, tetapi merupakan pilar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi soal membangun kepercayaan. Ini adalah standar kinerja dan budaya kerja yang harus terus kita jaga,” tegas Wagub Vasko Ruseimy.

---

Penguatan PPID dan Integrasi Sistem Informasi Satu Pintu

Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar terus melakukan penguatan dalam aspek tata kelola informasi publik, termasuk:

1. Penguatan SDM dan PPID di seluruh OPD

Melalui pelatihan, pendampingan, dan penyempurnaan SOP layanan informasi, PPID Utama hingga PPID Pembantu kini memiliki standar layanan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi.

2. Sistem Informasi Satu Pintu

Penguatan sistem dilakukan untuk memastikan masyarakat cukup melalui satu kanal resmi untuk mengakses berbagai informasi publik secara lengkap, tanpa harus berpindah dari satu OPD ke OPD lain.

3. Dasbor Pembangunan Terbuka (Open Dashboard)

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang telah mengembangkan Dasbor Pembangunan Terbuka, yang menampilkan:

• Realisasi keuangan OPD

• Progres fisik pembangunan

• Informasi pembangunan daerah

• Akses publik tanpa login

Inovasi ini memungkinkan masyarakat melihat perkembangan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.

---

Komitmen Berkelanjutan terhadap Reformasi Keterbukaan Informasi

Wagub Vasko Ruseimy, S.T. menegaskan bahwa Pemprov Sumatera Barat akan terus memperkuat budaya transparansi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“Setiap kebijakan, setiap rupiah anggaran, dan setiap capaian pembangunan harus bisa diakses publik. Itulah bentuk nyata akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat,” ujar Wagub.

Langkah yang terus diperkuat antara lain:

• Pembaruan rutin konten dashboard

• Digitalisasi layanan PPID

• Literasi keterbukaan informasi bagi ASN

• Mekanisme penyediaan dan penyebaran informasi yang lebih cepat

---

Sejalan dengan Prinsip Good Governance

Kehadiran Pemprov Sumbar dalam Uji Publik Monev KIP 2025 menunjukkan bahwa Sumatera Barat berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan modern yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi publik.

Melalui inovasi yang telah dibangun, Pemprov Sumbar berupaya menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan hanya kewajiban regulatif. Dengan begitu, Sumatera Barat semakin siap menjadi provinsi yang lebih informatif, transparan, dan dipercaya masyarakat.