Padang, 14 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2025 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, disertai dengan penandatanganan Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Barat ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, yang hadir bersama Para Koordinator Pengawasan (Korwas) dan tim.
Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hadir langsung Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., M.M., didampingi Inspektur Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.

Dalam paparannya, Arif Ardiyanto menyampaikan hasil pengawasan dan rekomendasi strategis atas lima isu prioritas yang menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah

2. Pembangunan ketahanan pangan

3. Pembangunan manusia

4. Peningkatan kualitas infrastruktur

5. Peningkatan iklim investasi dan daya saing IKM daerah

Arif menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki strategi adaptif agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif di tengah efisiensi anggaran.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengendalian korupsi melalui aksi kolaboratif antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga efektivitas pengawasan dan tata kelola keuangan publik dapat semakin optimal.

“Dengan meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi, kita berharap seluruh target pembangunan dapat tercapai secara akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Arif Ardiyanto.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan BPKP. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah di Sumatera Barat,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Sumbar semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih (clean government), serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.