Padang, 13 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah merencanakan penerbitan Sukuk Daerah sebagai salah satu langkah inovatif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait lainnya secara daring dari Istana Gubernuran Sumatera Barat, Senin (13/10).

Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa penerbitan Sukuk Daerah menjadi tonggak baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menjelaskan bahwa dana hasil penerbitan Sukuk Daerah nantinya akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di bidang kesehatan, di antaranya pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Ahmad Mochtar di Bukittinggi (tipe A) serta Rumah Sakit Muhammad Natsir di Kota Solok.

Rencana inovatif ini mendapat apresiasi positif dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan dukungan atas inisiatif Pemprov Sumbar.

“Prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif Sumatera Barat. Rencana penerbitan Sukuk Daerah ini merupakan langkah maju dalam memperkuat pembiayaan pembangunan di daerah,” ujar perwakilan Kemendagri.

Usai rapat, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait.

“Alhamdulillah, pertemuan tadi memberikan pencerahan dan masukan penting bagi kita. Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, dan OJK juga memberikan bimbingan agar penerbitan Sukuk Daerah ini sesuai ketentuan. Dana yang diperoleh nantinya akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di daerah,” tutupnya.

Langkah Pemprov Sumbar ini diharapkan menjadi model pembiayaan daerah yang berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung perekonomian nasional, serta mempercepat terwujudnya pembangunan Sumatera Barat yang maju dan berkeadilan.