Padang, 5 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Acara ini berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Rakor ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Ketua DPRD dari masing-masing kabupaten/kota, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penerapan SPM bukan sekadar soal pemenuhan indikator atau pelaporan administratif, tetapi sebagai komitmen nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat.

"Kita tidak sedang berbicara hanya tentang angka, indikator, atau pelaporan semata. Kita sedang memastikan bahwa negara tidak absen dalam kehidupan rakyatnya. Mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan hari ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan," ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa Rakor ini harus dimaknai sebagai awal dari gerakan transformasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Sumatera Barat.

"Rakor ini bukan penutup dari sebuah proses, melainkan awal dari sebuah gerakan politik yang lebih kuat, lebih terarah, dan lebih berdampak. Mari kita jadikan kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai yang terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal secara menyeluruh, inklusif, dan berkeadilan," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Bangda Kemendagri dalam arahannya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penerapan SPM. Ia menyampaikan bahwa strategi nasional dalam penerapan layanan dasar harus dijalankan secara konsisten, dengan mengedepankan kolaborasi antarlembaga untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik yang layak.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk menyatukan langkah, memperkuat perencanaan, serta mendorong implementasi SPM yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.